Jadwal UAS

Jadwal UAS Genap 2016/2017 :

  1. Teknologi Jaringan Tanpa Kabel | buka Soal
  2. Jaringan Komputer 1 | buka Soal
  3. Sistem Informasi Geografis | buka Soal

Catatan :

  • UAS No. 1 dan 2 dilaksanakan Selasa 6 Juni 2017 mulai pukul 10:00 s.d 17:00
  • UAS No. 3 selambat-lambatnya dijawab Kamis 8 Juni 2017 pukul 17:00
  • Sifat online /openbook

Untuk Mata Kuliah lain yang belum diujikan/ susulan dilaksanakan Sabtu 10 Juni 2017. Waktu dan tempat menyusul.

RA UMMI FAUZIAH RANTAUPRAPAT

RA (Raudhatul Athfal) Ummi Fauziah Rantauprapat terletak di Jalan Cemara No.89A Padang Matinggi Rantauprapat – Labuhanbatu – Sumatera Utara.

Berdiri sejak tahun 1992 dibawah asuhan (Alm.) H. Bahroem Dalimunthe dan Hj. Fahimah Pohan. Mengasuh pendidikan setingkat TK (Taman Kanan-kanak) dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

RA Ummi Fauziah memberikan pendidikan Al Quran dan pendidikan Akhlaq, meskipun demikian tetap mengenalkan membaca menulis dan berhitung bagi santriwan dan santriwati. Beberapa fasiltas yang telah tersedia :

  • Ruang bermain Indoor
  • Ruang belajar permanen representatif
  • Taman yang luas
  • Perpustakaan
  • Mushalla
  • Tanaman buah
  • UKS
  • Lingkungan Free Wi-Fi

Dengan pengalaman menerapkan metode Iqra’, RA Ummi Fauziah Rantauprapat tetap menjadi pilihan warga Rantauprapat. Untuk informasi dapat menghubungi 0624-22339, WhatsApp 082369888200 dan Email/YM : abdul_hakim_daly[at]yahoo.com.

Bersepeda ke tempat kerja

Dia awal tahun 2014 ini kembali saya menggiatkan bersepeda. Maklumlah harga BBM dan Gas memaksa segala sesuatu yg tidak perlu yang menguras anggaran belanja segera di tera ulang.
Bersepada sangat menyenangkan. Meskipun sepeda onthel saya bukan yang terbaik, tapi ini membuat saya menyukai sepeda ini. Karat dan penyok disana-sini, meskipun sudah saya cat frame nya tetapi beberapa sisi seperti sayap depan dan belakang full karat.
WP_20140104_002-e
Januari ini setiap jumat dan sabtu saya akan bersepeda terus. Meskipun sepeda jelek tetapi ini sangat menyenangkan. Untuk menjadikan sepeda sebagai andalan, kini perlu dipersiapkan sepeda sejenis XC atau urban hybrid. Karena saya lihat di Rantauprapat banyak juga yang pakai MTB.
Doakan saya agar setiap hari jumat sabtu tetap konsisten bersepada terutama ke kampus mau mengajar.

AMIK Abu-abu

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) melakukan peringatan ulang terhadap perguruan tinggi yang sampai saat ini masih menyelenggarakan program studi di luar domisili yang bersangkutan, atau lebih dikenal dengan istilah kelas jauh. Larangan tersebut tertuang di surat Dirjen Dikti tertanggal 15 Juli 2011 bernomor 1017/E/T/2011 tentang perijinan dan pelarangan proses pembelajaran.
Mengingat dari hal tersebut di atas, ternyata di Rantauprapat ada kampus yang hingga sekarang berlakon kampus jauh. Kuliahnya di ruko yang disewa pertahun, dengan fasilitas minim. Mana ada ruko halaman luas yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kampus tersebut merupakan Akademi Manajemen Informatika Komputer (AMIK) x dan y. Adalah kampus yang satu berpusat di Jl. Aksara Medan membuka kelas jauh dengan menyewa Ruko milik DL Sitorus di simpang Rantaulama. AMIK ini merupakan binaan dari salah satu Yayasan di Medan.
Sementara itu di jalan H. Adam Malik juga terdapat kelas jauh dari kampus induk di Kisaran. Mahasiswa yang memiliki almamater warna merah ini juga kebanyakan adalah warga Labuhanbatu.
Menurut sumber yang dipercaya, AMIK ‘abu-abu’ ini sudah bertahun-tahun membuka kelas tanpa ada yang menegur. Padahal jelas sekali hal tersebut DILARANG untuk membuka kelas jauh. Jika tujuan utamanya adalah Mencerdaskan Bangsa, sebaiknya AMIK tersebut segera mengurus ijinnya. Karena dengan model sekarang tentu takkan pernah ada peningkatan kualitas apalagi akreditas.
Beberapa jurusan yang dikelola menurut BAN-PT memang sudah terakreditas C, tetapi yang di tinjau oleh Asesor adalah kampus yang di Medan atau Kisaran, bukan yang di Rantauprapat. Dengan begitu jelas sekali akreditasi AMIK yang ada di Rantauprapat adalah ‘Bodong’.
Pihak manajemen AMIK sepertinya bertindak kapitalis, biaya kuliah yang tinggi tanpa ada kejelasan Status kampus dan membiarkan mahasiswanya dibodohi dengan status kampus induk. Tidak ada sarana yang memadai, hanya ruang komputer yang komputernya sering rusak karena dibeli dalam kondisi ‘seken’. Mahasiswanya di ‘paksa’ dengan keadaan agar punya laptop sendiri. Sementara para pimpinannya asik berfoya-foya.

Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili (Bukan Kelas Jauh)

Kelas jauh merupakan bentuk penyelenggaraan program studi oleh satuan pendidikan tinggi di luar domisili perguruan tinggi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional. Dalam Surat Edaran Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Nomor. 595/D5.1/2007 tanggal 27 Februari 2007 dijelaskan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh ini dan telah menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri. Perkuliahan yang dilakukan dengan metode kelas jauh ini dilarang pemerintah karena dapat mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap kaidah/norma/hakekat perguruan tinggi. Ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh tidak dapat digunakan atau tidak memiliki “civil effect” terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 89 ayat 1 yang berbunyi pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui program studi di luar domisili perguruan tinggi (bukan kelas jauh). Hal ini juga harus dirujuk pasal 219 PP Nomor 17 tahun 2010 yang berbunyi pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selain itu, juga harus dirujuk pasal 220 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, karena sampai saat ini aturan-aturan yang melarang tentang penyelenggaran kelas jauh masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementrian.
Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan di luar domisili perguruan tinggi hasrus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 ayat (1), yaitu penyelenggaraan program studi di luar domisili wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, di antaranya adalah:
• butir a yang berbunyi program studi di luar domisili melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan yang antara lain tercermin dari penyediaan anggarannya;
• butir b yang berbunyi perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut;
dan ayat 2 yang menyebutkan, perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili wajib mengajukan izin kepada Menteri dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1). Juga dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan penyelenggaraan program studi di luar domisili dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi dengan mutu setara dengan program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut.
Sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan akses warga negara pada peningkatan pendidikan tinggi yang bermutu, penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi memang tidak dilarang selama mengikuti prosedur dan persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, apabila perguruan tinggi swasta masih tetap ngotot menyelenggarakan program studi di luar domisili di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut tetap dikategorikan sebagai kelas jauh dan tidak dapat dibenarkan.
Koordinator Kopertis Wilayah X
Prof. Dr. Damsar, MA

copas : http://www.kopertis10.or.id/?p=252